Samarinda- Praktik Curang di Penerimaan SPMB Samarinda Diklaim Tak Ada, Faktanya Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 di Samarinda berjalan “relatif bersih, adil, dan transparan”. Ia mengklaim tidak ada pelanggaran signifikan yang terdeteksi selama proses berlangsung.
Namun, benarkah klaim ini sesuai dengan fakta di lapangan? Atau justru ada praktik kecurangan yang berhasil “disembunyikan” dari pengawasan publik?
Klaim Pemerintah vs Realita di Lapangan
Andi Harun menyebut bahwa sistem pengawasan ketat dan digitalisasi SPMB tahun ini telah menciptakan efek jera bagi pelaku kecurangan.
“Semua pihak sadar akan risiko jika melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Namun, sejumlah sumber dari kalangan orang tua, guru, dan pengawas pendidikan di Samarinda justru mengungkap fakta yang bertolak belakang.
1. Masih Ada “Jalur Khusus” untuk Calon Siswa dengan Koneksi
Meski Pemkot Samarinda mengklaim telah memberantas praktik titip-menitip, beberapa orang tua mengaku bahwa “jalur belakang” masih bisa diakses—dengan syarat tertentu.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan:
“Masih ada oknum di sekolah favorit yang menerima ‘uang pelicin’ untuk memastikan anak tertentu lolos seleksi. Harganya bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga Rp30 juta tergantung sekolah.”
2. Manipulasi Nilai dan Dokumen
Meski sistem SPMB diklaim berbasis digital, beberapa pihak menemukan celah untuk memodifikasi data. Misalnya, ada laporan bahwa nilai rapor atau prestasi non-akademik “di-mark-up” agar memenuhi syarat masuk sekolah tertentu.
“Anak saya ranking 5 di sekolahnya, tapi tiba-tiba ada siswa yang nilainya biasa saja bisa masuk ke sekolah favorit. Setelah dicek, nilai rapor dan piagamnya tidak wajar,” keluh seorang orang tua.
3. Pengaduan Masyarakat Diabaikan?
Wali Kota Andi Harun menyatakan bahwa posko pengaduan aktif menerima laporan. Namun, beberapa warga mengaku laporan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius.
Baca Juga: Tewas di Tangan Warga Kisah Pengeroyokan Delapan Pelaku
“Saya sudah melapor ke posko pengaduan dengan bukti percakapan WhatsApp antara seorang pejabat sekolah dengan orang tua yang menawarkan ‘jalur cepat’. Tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan,” ujar seorang pelapor.
Mengapa Kecurangan Masih Terjadi
1. Sistem Pengawasan yang Rapuh
Meski Pemkot Samarinda mengandalkan sistem digital, faktor manusia masih menjadi titik lemah. Oknum panitia penerimaan siswa atau pihak sekolah bisa saja memanipulasi data sebelum dimasukkan ke sistem.
2. Kultur “Silaturahmi Bermodal” Masih Kuat
Budaya memberi “uang terima kasih” atau “uang bantuan” kepada pihak sekolah masih dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Hal ini membuat praktik suap sulit diberantas sepenuhnya.
3. Minimnya Sanksi Tegas
Meski Wali Kota mengancam sanksi, belum ada bukti oknum yang terbukti melakukan kecurangan benar-benar dihukum berat. Ketidakjelasan sanksi membuat pelaku merasa aman.
Pernyataan Wali Kota Andi Harun bahwa SPMB Samarinda “bersih dari kecurangan” patut dipertanyakan. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa masih ada celah untuk manipulasi, meski mungkin tidak semasif tahun-tahun sebelumnya.
Jika Pemkot Samarinda benar-benar ingin memastikan keadilan dalam pendidikan, langkah tegas dan transparansi mutlak diperlukan. Jangan sampai janji “SPMB bersih” hanya menjadi pencitraan semata, sementara anak-anak yang berhak masuk sekolah favorit justru tersingkir karena praktik kotor yang masih mengakar.
